Jakarta (Dikdas): Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sama sekali tak terkait dengan agenda pemilihan umum 9 April 2014. Pemikiran yang coba mengaitkan BSM dengan sponsor atau afiliasi dengan pihak-pihak tertentu mestinya ditiadakan. Terlebih, BSM telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
“Kita tetap jalan. Marilah kita menjaga ini sehingga betul-betul tersalurkan ke siswa penerima BSM di seluruh pelosok nusantara,” kata Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, saat menggelar rapat dengan pihak Bank Rakyat Indonesia di ruang sidang Gedung E lantai 5 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2014. BRI merupakan bank penyalur dalam program BSM.
Thamrin berkata demikian sebagai respon terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar dana bantuan sosial (Bansos) yang dikelola sejumlah kementerian difokuskan ke Kementerian Sosial saja.
Beberapa waktu lalu KPK mengungkapkan kekhawatiran atas terbuka lebarnya potensi penyelewengan dalam penyaluran Bansos menjelang pemilu legislatif 9 April 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, anggaran Bansos dipatok Rp 91,8 triliun dari semula Rp 55,86 triliun. Tambahan tersebut lantaran adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.
Dana Rp 91,8 triliun itu mengucur ke 15 kementerian/lembaga dari total 86 kementerian/lembaga. Kemdikbud mengelola Bansos senilai Rp 28,332 triliun. Bansos yang dikelola antara lain BSM, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bidik Misi.
Bansos, tambah Thamrin, harus dilihat menurut kode akun anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dilihat dari sifatnya, ada Bansos personal dan nonpersonal. Personal ditujukan ke, misalnya, siswa dan guru. Nonpersonal bersifat operasional seperti BOS. Ada juga Bansos yang bersifat fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kita tidak pernah berpikiran bahwa kementerian ini berafiliasi untuk membantu kegiatan-kegiatan di luar tugas dan fungsi kementerian. Kita menyalurkan bantuan untuk siswa miskin, ya kita salurkan ke siswa miskin. Tunjangan guru, ya ke guru. Tidak ada yang lain,” jelasnya.
Kalaupun ada yang melakukan penyimpangan, penelusurannya akan dengan mudah dilakukan karena sudah jelas siapa Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pembuat Komitmen.
“Semua jelas perannya. Tidak ada yang berpeluang untuk itu. Tidak ada yang bisa main-main,” tegas Thamrin.
Jumlah sasaran penerima BSM jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK menggunakan APBN Perubahan 2013 (Juli-Desember 2013) mencapai 12.722.033 siswa dengan nilai Rp 6.037.820.270.000. Sedangkan penyaluran BSM menggunakan APBN 2014 (Januari-Juni 2014), jumlah sasarannya 9.191.844 siswa senilai Rp 5.328.440.608.000.
Nilai satuan BSM untuk jenjang SD Rp 450.000/siswa/tahun, jenjang SMP Rp 750.000/siswa/tahun, dan jenjang SMA/SMK Rp 1.000.000/siswa/tahun.* (Billy Antoro)
sumber gambar & artikel dikdas.kemdikbud
2 comments:
“Biarkan proses hukum berjalan di atas relnya. Soal penyelidikan bansos silahkan usut sampai tuntas. Biar proses mengalir kemana saja terserah penegak hukum,” ujar Ajib, Kamis (30/7).
“SKPD Pemprov Sumut kan tetap berjalan karena koordinasi dengan Wagub dan Sekda,” kata dia.
Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Sumut menjadi tersangka dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Selain itu, Kejagung tengah berkoordinasi dengan KPK untuk penanganan dugaan penyelewengan dana Bansos Pemprov Sumut TA 2012 dan 2013.
DPRD Sumut Dukung Kasus Korupsi Dana Bansos Diusut Tuntas
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk Drs Tauhid SH Msi No Hp 0853-1144-2258. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wr ..
Post a Comment